TOPNEWS62.COM, JAKARTA – Rabu (10/09/2025) Penunjukan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia disambut dengan gelombang optimisme, terutama dari kalangan aktivis dan organisasi kepemudaan. Salah satu suara paling jelas datang dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta. Melalui Sekretaris Umumnya, Kardian, organisasi ini tidak hanya menyampaikan selamat, tetapi juga menitipkan sebuah harapan besar akan reformasi birokrasi di salah satu kementerian paling vital bagi umat Islam Indonesia.

Dalam pernyataannya, Kardian menegaskan bahwa amanah ini adalah buah dari kepercayaan bangsa terhadap rekam jejak Dahnil yang multidimensional. Latar belakangnya sebagai akademisi, organisatoris ulung, hingga pengalamannya di lingkaran Istana sebagai Juru Bicara Presiden dinilai sebagai modal yang lebih dari cukup.

“DPD IMM DKI Jakarta mengucapkan selamat atas pelantikan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak. Kami yakin beliau mampu menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, serta membawa pelayanan haji dan umrah Indonesia menjadi semakin profesional, transparan, dan memudahkan jamaah,” ujar Kardian.

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi seremonial. Di dalamnya terkandung ekspektasi mendalam bahwa sentuhan seorang mantan aktivis dapat membawa perubahan signifikan pada tata kelola haji dan umrah yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Jejak Aktivisme sebagai Modal Utama

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak memang tidak dapat dipisahkan dari dunia pergerakan. Sebelum dikenal luas sebagai Juru Bicara Presiden, ia adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya, Pemuda Muhammadiyah dikenal vokal dalam isu-isu sosial dan, yang paling menonjol, gerakan antikorupsi. DNA aktivisme inilah yang kini diharapkan meresap ke dalam sistem birokrasi Kementerian Haji dan Umrah.

Publik menaruh harapan besar bahwa pengalamannya dalam mengadvokasi transparansi dapat diterapkan untuk membenahi berbagai potensi masalah, mulai dari pengelolaan dana haji yang jumlahnya triliunan rupiah, proses seleksi vendor, hingga transparansi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Isu-isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga berlandaskan integritas yang kokoh—sebuah nilai yang selama ini ia suarakan.

Tantangan Nyata di Depan Mata

Meski bekalnya mumpuni, tantangan yang dihadapi Dahnil tidaklah ringan. Persoalan klasik ibadah haji seperti antrean jamaah yang mengular hingga puluhan tahun, efisiensi biaya, serta peningkatan kualitas layanan di Arab Saudi (akomodasi, katering, dan transportasi) adalah pekerjaan rumah yang menanti solusi inovatif.

DPD IMM DKI Jakarta, melalui Kardian, secara implisit menyoroti tiga pilar utama yang perlu dibenahi: profesionalisme, transparansi, dan kemudahan bagi jamaah.

• Profesionalisme berarti memastikan seluruh aparatur dan petugas haji bekerja berdasarkan kompetensi, bukan sekadar formalitas.
• Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam setiap alokasi anggaran dan pengambilan kebijakan, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
• Kemudahan bagi jamaah menjadi muara dari semua perbaikan, di mana calon tamu Allah harus merasakan pelayanan yang efisien, manusiawi, dan bebas dari pungutan liar sejak dari pendaftaran di tanah air hingga kembali lagi ke rumah.

Penunjukan Dahnil Anzar bisa dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyuntikkan energi baru dan perspektif "orang luar" birokrasi ke dalam kementerian. Pengalamannya sebagai juru bicara memberinya pemahaman mendalam tentang cara kerja pemerintahan, sementara jiwanya sebagai aktivis memberinya kepekaan terhadap aspirasi publik. Kombinasi inilah yang menjadi pertaruhan sekaligus harapan.

Kini, publik menanti apakah jalan baru Dahnil Anzar di koridor kementerian akan mampu mengubah wajah pelayanan haji dan umrah Indonesia menjadi lebih baik, ataukah kompleksitas birokrasi akan menjadi tantangan terbesarnya.