TOPNEWS62.COM - Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi terintegrasi atas konsistensi dan partisipasinya. Menurut Hilman, peserta bimtek telah menunjukkan ketaatan dalam mengikuti acara tersebut yang diselenggarakan pada Rabu (27/03/2024).

"Hal ini merupakan tahap pembinaan dan pembimbingan bagi Petugas Haji sebelum mereka melayani Jemaah Haji," ungkap Hilman pada penutupan Bimbingan Teknis tersebut.

"Kami berharap para Petugas Haji dapat menjadi sosok yang kompeten, moderat, dan memiliki dedikasi tinggi yang akan memberikan dampak positif pada penyelenggaraan haji," tambahnya.

Sebanyak 1.120 Petugas Haji, terdiri dari 890 petugas yang lolos seleksi dari berbagai tingkat, baik daerah, pusat, lembaga TNI/Polri, organisasi masyarakat, maupun Kementerian Kesehatan, telah mengikuti bimtek tersebut.

Hilman juga menjelaskan bahwa materi yang disampaikan dalam bimtek tersebut sangat beragam dan penting sebagai bekal bagi Petugas Haji.

"Topik-topik seperti komitmen dan etika publikasi, layanan ramah terhadap lansia, kebijakan penyelenggaraan Haji, indeks kepuasan haji, moderasi beragama, pengawasan petugas haji, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta gladi Posko telah disampaikan," paparnya.

Lebih lanjut, Hilman mengungkapkan bahwa pemateri yang terlibat berasal dari berbagai bidang yang kompeten.

"Pemateri berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, pusdiklat, dan praktisi profesional lainnya," katanya.

"Selama bimtek berlangsung, ada 77 fasilitator yang mendampingi para peserta, mereka merupakan ahli di bidangnya masing-masing," tambahnya.

Para Petugas Haji yang telah lulus akan diberangkatkan pada bulan Mei 2024. Pemberangkatan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan Tim Advance pada awal Mei, dan dilanjutkan dengan pemberangkatan bergelombang sesuai dengan daerah kerja masing-masing.

Acara penutupan bimtek juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komisi VIII DPR RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya.