TOPNEWS62.COM - Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) bidang batik untuk mengambil peluang dalam pasar seragam haji, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki jumlah jemaah haji yang signifikan. Untuk musim haji tahun 2024, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat adanya 241.000 jemaah haji dari Indonesia.

Pelaku IKM batik didorong untuk memanfaatkan potensi pasar ini, khususnya melalui penggunaan seragam batik yang menjadi ciri khas jemaah haji Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan hal ini di Jakarta pada Selasa (2/4).

Untuk musim haji tahun ini, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) telah menetapkan motif batik khusus untuk jemaah haji Indonesia, yang dipilih dari hasil lomba desain motif batik pada tahun 2023. Motif batik tersebut, dengan nama Sekar Arum Sari, akan menjadi seragam wajib bagi jemaah haji Indonesia.

Motif batik ini, yang didominasi oleh warna ungu dan dilengkapi dengan siluet lambang burung Garuda, akan diproduksi oleh 61 pelaku IKM batik yang telah ditunjuk oleh Kemenag. Langkah ini merupakan upaya untuk melestarikan penggunaan kain batik asli, bukan kain batik printing, bagi jemaah haji Indonesia.

Sebagai persyaratan untuk memperoleh izin produksi batik tersebut, para pelaku IKM harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan klasifikasi industri batik, standardisasi bahan baku dan teknologi proses produksi, serta sertifikasi Batikmark dan sertifikasi halal.

Kementerian Perindustrian mendukung kebijakan ini dengan memberikan fasilitasi dan pengawasan terhadap proses sertifikasi Batikmark dan sertifikasi halal bagi pelaku IKM batik. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas bagi konsumen haji dan mendorong lebih banyak pelaku IKM batik untuk ikut serta dalam program pengadaan seragam batik jemaah haji Indonesia.

Reni menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk Kemenag, Kemenperin, dan BPS BPIH, untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini. Dengan potensi pasar yang besar, diharapkan pelaku IKM batik akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya dengan memenuhi persyaratan legalitas dan sertifikasi yang diperlukan.