TOPNEWS62.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis pembaruan situasi bencana dalam 24 jam terakhir, terhitung sejak Sabtu (19/7) pukul 07.00 WIB hingga Minggu (20/7) pukul 07.00 WIB. Sebanyak tujuh kejadian bencana tercatat, di mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi dominasi.

Dua kejadian karhutla terbaru terjadi di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di Tanah Datar, kebakaran melanda dua titik yakni Nagari Simabur (Kecamatan Pariangan) dan Nagari Pagaruyung (Kecamatan Tanjung Emas), membakar kurang lebih 8 hektare lahan. Sementara di Solok, kawasan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih dilaporkan terbakar seluas 300 hektare.

Upaya pemadaman dan pendinginan masih berlangsung di lapangan. Tim gabungan Satgas Karhutla menghadapi kendala cuaca cerah berangin yang mempercepat penyebaran api. Meski demikian, semangat personel tetap tinggi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam.

Di luar karhutla, bencana tanah longsor terjadi di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia, satu selamat, dan merusak satu unit bangunan. Evakuasi korban telah selesai dilakukan oleh tim gabungan.

Pemutakhiran Data Bencana: Sumut, Riau, Jateng

Empat kejadian lainnya merupakan pemutakhiran data. Di antaranya, karhutla di Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba (Sumatera Utara), serta Provinsi Riau, dan pergerakan tanah di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

Karhutla di Tapanuli Utara yang membakar 50 hektare lahan telah berhasil dikendalikan. Namun, kebakaran di kawasan hutan lindung Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba masih berlangsung dan telah meluas hingga 335 hektare. Pemerintah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat sejak 1 Mei hingga 30 November 2025.

Sementara itu, luas lahan terbakar di Provinsi Riau telah mencapai 646,13 hektare. Penanganan dilakukan melalui kombinasi upaya darat, water bombing, serta langkah hukum bagi pelaku pembakaran. BNPB juga turut memberikan pendampingan intensif di lapangan.

Di Brebes, tanah bergerak berdampak pada 78 rumah dan lebih dari 200 jiwa. Saat ini, relokasi mandiri dan distribusi bantuan logistik tengah berjalan untuk membantu warga terdampak.

Cuaca Ekstrem dan Risiko Kebencanaan Meningkat

BNPB menyampaikan prakiraan cuaca untuk periode 20–22 Juli 2025. Mayoritas wilayah Indonesia akan mengalami cuaca kering dan panas akibat dominasi angin Monsun Australia.

Wilayah Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi bagian tengah dan selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berangin dengan kelembapan rendah. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara saat ini memasuki puncak musim kemarau dengan peluang hujan yang sangat minim. Sebaliknya, Papua dan sebagian Maluku Utara masih berpotensi hujan ringan hingga sedang.

BNPB juga mencatat peningkatan signifikan titik panas (hotspot) di atas 150 titik per hari di wilayah Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Ditambah lagi, angin kencang dari arah tenggara turut mempercepat penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman.

Kondisi ekstrem juga terlihat dari indikator Hari Tanpa Hujan (HTH) yang mencatat durasi lebih dari 31 hari di NTB, NTT, Bali, dan sebagian Jawa Timur. Wilayah seperti Pulau Sumba, Timor, dan Lombok kini menghadapi ancaman kekeringan serta menurunnya ketersediaan air.

Langkah Mitigasi: Kolaborasi dan Respons Cepat

Dalam rangka memperkuat mitigasi, BNPB mendorong percepatan penetapan status darurat oleh pemerintah daerah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dijadwalkan memimpin Rapat Koordinasi Karhutla di Provinsi Riau pada Senin (21/7).

Beberapa langkah strategis yang telah dijalankan antara lain:

• Aktivasi posko darurat dan penyediaan alat pemadam cepat
• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat hujan buatan
• Pendataan dan distribusi air bersih di wilayah terdampak kekeringan
• Edukasi pertanian tahan kering bagi petani
• Penguatan sistem deteksi dini longsor berbasis sensor dan pantauan visual

BNPB juga mengajak sektor swasta, khususnya pelaku usaha di bidang agribisnis, kehutanan, dan infrastruktur, untuk terlibat aktif dalam mitigasi risiko bencana. Adaptasi terhadap kondisi iklim ekstrem menjadi kunci keberlanjutan bisnis ke depan.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait peringatan dini dan perkembangan cuaca melalui kanal BNPB dan instansi terkait lainnya.