TOPNEWS62.COM, Jakarta (PHU) – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah merumuskan indikator baru dalam survei kepuasan jemaah haji. Langkah strategis ini mencakup evaluasi layanan sejak keberangkatan di Tanah Air hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 yang dikeluarkan BPS mengalami peningkatan signifikan, mencapai angka 88,20 dengan predikat "sangat memuaskan". Capaian ini menjadi tolok ukur sekaligus bahan evaluasi bagi Kemenag dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

"Indikator untuk tahun 2025 perlu diperbarui mengingat adanya berbagai inovasi, seperti penerapan sistem murur dan penggunaan maskapai baru, yakni Lion Air, dalam layanan transportasi udara jemaah haji," ujar Hilman di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

Lebih lanjut, Hilman menyebut bahwa dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenag tahun 2025, terdapat empat indeks layanan keagamaan yang akan menjadi bagian dari survei, yakni IKJHI, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluhan Keagamaan, dan Sertifikasi Halal.

"Kami perlu memastikan bahwa layanan yang dinilai dalam survei benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman jemaah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan harus relevan dengan kebijakan terbaru dan inovasi layanan," tambahnya.

Sebagai bagian dari strategi ini, Kemenag dan BPS akan membahas aspek konseptual, instrumen, serta metodologi survei untuk memastikan hasil yang akurat dan representatif. Menurut Hilman, survei kepuasan tidak hanya dilakukan di Tanah Suci, tetapi juga di Tanah Air, terutama untuk mengevaluasi layanan di asrama haji.

"Kami ingin memastikan bahwa aspek-aspek penting dalam pelayanan, termasuk kesiapan petugas, dapat terukur dengan baik dalam survei ini," imbuhnya.

Dari pihak BPS, Diah Wulandari menegaskan bahwa dalam penyusunan kuesioner, beban responden akan diperhitungkan agar tidak terlalu berat. "Kami memastikan bahwa jumlah pertanyaan sudah sesuai dengan target dan dapat langsung dianalisis secara efektif," jelasnya.

Diah juga mengungkapkan bahwa survei dalam negeri akan menilai berbagai aspek penting, seperti kemampuan ketua kloter dalam mengelola kelompok, memberikan arahan kepada jemaah, serta wawasan pembimbing ibadah.

"Fokus utama survei ini adalah menilai efektivitas peran petugas, mulai dari ketua kloter, pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan, agar pelayanan semakin optimal bagi jemaah haji," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembahasan ini Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Bina Haji Musta'in Ahmad, serta Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M. Hanafi.