TOPNEWS62.COM, JAKARTA — Persatuan dan kemandirian ekonomi menjadi dua fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Karena itu, generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam mengawal amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, agar kekayaan bangsa benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH), Rizki Ulfahadi, dalam Pidato Kebudayaan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98. Pidato itu disampaikan dalam rangkaian GMH National Leadership Academy (NLA) 2026 yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026.
Mengusung tema “Generasi Pemimpin Persatuan Indonesia”, kegiatan kepemimpinan nasional tersebut diikuti para pimpinan Pengurus Daerah GMH dari berbagai wilayah Indonesia serta kader-kader terpilih.
Rangkaian pembukaan NLA 2026 juga menghadirkan Gen Z Youth Leaders Forum di Ballroom Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto.
Dalam pidatonya, Rizki menegaskan bahwa persatuan tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah perjuangan kemerdekaan. Lebih dari itu, persatuan merupakan kekuatan utama yang dibutuhkan bangsa untuk menghadapi tantangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang diraih melalui perjuangan kolektif harus dilanjutkan dengan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa.
“Indonesia telah meraih kemerdekaan karena persatuan. Maka, ketika hari ini kita mengisi kemerdekaan, persatuan juga menjadi syarat mutlak agar Indonesia mampu mencapai kemajuan. Kita tidak mungkin membangun bangsa yang besar jika tidak mampu menjaga persatuan dan memperjuangkan kepentingan bersama,” tegas Rizki.
Ia kemudian menyoroti pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Menurut Rizki, kemerdekaan politik yang telah diraih sejak 1945 harus diikuti kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam, mengembangkan perdagangan, serta menentukan arah pembangunan ekonomi secara mandiri.
Indonesia, kata dia, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut perlu didukung penguasaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita telah meraih kemerdekaan, tetapi kita masih harus terus memperjuangkan kemerdekaan dalam ekonomi, dalam perdagangan, dan dalam mengelola kekayaan alam kita sendiri. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kekayaan itu belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Dalam kaitan tersebut, Rizki mengingatkan pentingnya memahami dan mengawal Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan perekonomian nasional. Ketentuan tersebut memuat prinsip bahwa pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menilai, pengawalan terhadap amanat konstitusi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda.
“Karena itulah persatuan menjadi sangat penting. Kita harus bersatu mengawal Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini bukan hanya tentang bagaimana negara mengelola perekonomian, tetapi tentang bagaimana kekayaan bangsa harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah amanat konstitusi yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizki mengajak mahasiswa untuk memperkuat kesadaran sejarah sekaligus membangun keberanian dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan. Generasi muda, menurutnya, harus mampu melampaui kritik dengan menghadirkan pemikiran konstruktif, solusi, dan aksi nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan mewujudkan kemandirian ekonomi harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, serta pembentukan karakter kepemimpinan yang berintegritas menjadi kebutuhan penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan global.
Melalui penyelenggaraan GMH National Leadership Academy 2026, PP GMH berupaya melahirkan kader pemimpin muda yang memiliki wawasan kebangsaan, kapasitas intelektual, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Program ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus konsolidasi kepemimpinan mahasiswa agar para kader mampu mengambil peran strategis dalam menjaga persatuan, memperjuangkan kemandirian bangsa, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Menutup pidatonya, Rizki mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan melalui kontribusi nyata generasi muda dalam menjawab tantangan bangsa.
“Persatuan bukan hanya tentang menjaga Indonesia tetap utuh, tetapi juga tentang memastikan Indonesia mampu berdiri mandiri, mengelola kekayaan sendiri, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kita harus bersatu mengawal Pasal 33 UUD 1945 demi masa depan Indonesia,” pungkasnya.
