TOPNEWS62.COM - Jakarta (PHU), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024. Menag mengingatkan bahwa Rakernas ini harus berfungsi sebagai evaluasi untuk meningkatkan layanan Haji. "Pelayanan ke depan harus ditingkatkan secara signifikan. Saya tidak ingin Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk layanan calon jemaah," katanya di Jakarta pada hari Kamis (14/3/2024).

Gus Men, panggilan akrab untuk Menag, menekankan bahwa tahun ini masih mengusung semangat Haji Ramah Lansia. Ia menyoroti hal ini sebagai salah satu warisan dari Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

Gus Men menekankan perlunya persiapan yang detail dalam layanan jemaah, terutama fokus pada jemaah lansia. "Harus ada program khusus untuk lansia, mulai dari di tanah air, selama di tanah suci, hingga kembali ke tanah air. Program khusus ini harus dibuat. Ini penting dan harus diprioritaskan tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lainnya," jelasnya.

"Melihat dari pelaksanaan tahun 2023, makanan harus diperhatikan. Kemudian, mungkin sejak di asrama sudah diajak untuk senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi jemaah lansia. Karena tahun lalu banyak jemaah lansia yang tersesat secara rata-rata," tambah Menag.

Gus Men juga meminta Direktorat Jenderal PHU untuk menangani masalah kuota. Tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000, jumlah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Gus Men meminta agar kuota ini bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Menangani ini tidaklah mudah, namun kita tidak boleh menyerah atau pasrah begitu saja. Saya percaya tim di Direktorat Jenderal PHU saat ini adalah yang terbaik. Jadi, buktikan," ujarnya kepada peserta Rakernas.

Gus Men juga menegaskan niatnya untuk tidak mengizinkan adanya kelalaian dalam layanan kepada jemaah, terutama perilaku yang koruptif. Oleh karena itu, Menag meminta keterlibatan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam mengawasi pelaksanaan haji 2024. Kementerian juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang terkait dengan haji berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan.

"Saya meminta keterlibatan pengacara dari awal. Selain itu, Inspektur Jenderal tidak boleh mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Ini semata-mata untuk memastikan operasi berjalan lancar dan mencegah perilaku koruptif selama haji. Kita tidak ingin ada mafia yang terlibat dalam pelaksanaan haji. Direktur Jenderal Haji harus lebih proaktif menghadapi hal ini," tegas Menag.

Tidak hanya masalah haji, Gus Men juga mengangkat isu umrah backpacker. Ia meminta agar ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan jemaah umrah.

"Saya mendesak agar regulasi yang tepat dan baik dibuat. Fokusnya harus pada memastikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan setiap jemaah umrah," ungkapnya.

Menurutnya, hal ini perlu dikomunikasikan dengan semua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Buatlah sistem yang baik untuk mengintegrasikan sistem ini dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan melakukan umrah," pintanya.

Menag menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, terutama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. "Karena ini adalah ibadah yang melibatkan banyak orang. Saya berharap dukungan ini akan membuat pelaksanaan haji tahun 2024 lebih terorganisir di masa depan," tandasnya.

Menag juga meminta semua petugas, khususnya di Direktorat Jenderal PHU, tetap solid dan terus bekerja sama dalam upaya meningkatkan layanan kepada jemaah. "Saya yakin apa yang Anda lakukan akan dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah SWT memberkahi. Selamat melaksanakan Rakernas," tutupnya.